Profil

Tentang PPID

Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gubernur Aceh menetapkan Keputusan dengan nomor : 480/335/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Aceh. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam bertugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya.

Visi    

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   

Misi    

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Motto     

Cepat, Tepat, Murah dan Sederhana

 

Struktur PPID Aceh

Tugas PPID

  1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
  2. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Melakukan pengujian konsekuensi;
  6. Melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya;
  7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

 

Fungsi PPID

  1. Pelayanan Informasi;
  2. Pengelolaan Informasi;
  3. Dokumentasi arsip.

Maklumat Pelayanan

Kami siap memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, responsif, akurat dan akuntabel sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Jadwal Pelayanan

Senin s/d Kamis: 09.00 WIB - 16.00 WIB 

- Istirahat: 12.00 WIB - 14.00 WIB

 

Jumat: 09.00 WIB - 16.00 WIB

- Istirahat: 11.00 WIB - 14.00 WIB

 

Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.     

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

  1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
  2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.   

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Kementerian Komunikasi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. 

Keterbukaan Informasi

1. Pemenuhan layanan publik

Sesuai dengan Undang-undang KIP terdapat 3 struktur utama, yaitu:

  • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Merupakan Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik.
  • Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik Merupakan tata kelola internal Badan publik dalam rangka memenuhi hak publik memperoleh informasi dengan cara melihat, mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi.
  • Daftar Informasi Publik merupakan Catatan yang berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi yang berada dibawah penguasan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

2. Pembentukan PPID

  • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan ditetapkan dalam peraturan atau keputusan Kepala Badan Publik.
  • Fungsi PPID dapat dilakukan oleh pejabat yang ada namun bila diperlukan Badan Publik dapat membentuk organisasi pelayanan Informasi Publik yang terpisah dengan jabatan struktural yang ada.

Organisasi PPID:

a. PPID sebagai organisasi tersendiri dengan 

Tanggung Jawab PPID Utama :

  1. Koordinasi Pengelolahan data/dokumen internal Badan publik
  2. Mengkoordinasikan PPID Pembantu
  3. Mendelegasikan sebagian wewenang ke PPID Pembantu
  4. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik.                  

Tanggung Jawab PPID Pembantu;

  1. Membantu PPID Utama
  2. Melaksanakan layanan informasi publik.

b. PPID bukan sebagai organisasi tersendiri

  1. PPID merangkap sebagai Petugas Informasi
  2. PPID bertugas melakukan pengujian konsekuensi untuk memutuskan suatu informasi dikecualikan atau terbuka untuk diakses publik.

3. Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik

a. Merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik

b. Standar Operasional prosedur (SOP) mengatur beberapa hal sbb:

  1. Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
  2. Pejabat yang ditunjuk sebagai Atasan PPID
  3. Orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
  4. Pembagian tugas,  tanggung jawab dan kewenangan PPID
  5. Standar layanan informasi publik serta tatacara pengelolahan keberatan dan
  6. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.

c. Pedoman perumusan SOP layanan informasi publik

d. Contoh dokumen SOP layanan informasi publik.

 

4. Penyusunan Daftar Informasi Publik

  1. Merupakan Informasi Publik yang sifatnya RAHASIA dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang KIP.
  2. Informasi Publik dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang KIP, yaitu apabila dibuka dapat:
  1. Menghambat proses penegakan hokum
  2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungandari persaingan usaha tidak sehat
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
  4. Mengungkapkan kekayaan Indonesia
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
  6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
  7. Mengungkap akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
  8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang.

c. Selain itu, yang termasuk  Informasi Publik dikecualikan adalah:

  1. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya DIRAHASIAKAN, kecuali putusan Komisi informasi atau Pengadilan.
  2. Informasi Publik yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang.

d. Pedoman perumusan Daftar Informasi Publik dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

  1. Tahap Pertama, Identifikasi dan Klasifikasi Informasi
  2. Tahap Kedua, Pengujian Informasi
  3. Tahap Ketiga, Penyusunan Daftar Informasi Publik yang Terbuka
  4. Tahap Keempat, Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikeualikan.

e.Contoh Dokumen Daftar Informasi Publik 

Untuk standar pelayanan informasi publik di sekretariat PPID Aceh, bisa diunduh di sini.