Jakarta | Pemerintah Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2018. Penghargaan itu diterima Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (5/11/2018).

Anugerah itu merupakan penghargaan atas capaian kepatuhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterima selama 6 tahun berturut-turut sejak 2013.

Pada tahun ini, metode pemeringkatan Anugerah KIP yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat mengalami perubahan yang dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan di zaman teknologi yang semakin baik, tidak ada informasi yang perlu sembunyikan. Sekarang, informasi bisa diketahui publik.

"Keterbukaan merupakan elemen penting bagi negara demokrasi. Karena demokrasi perlu akan akuntabilitas," sebutnya.

Meski demikian, implementasi keterbukaan informasi publik perlu pengawasan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengawas terbanyak.

"Di sisi ekonomi, keterbukaan informasi bisa mempengaruhi daya saing. Persaingan ekonomi sekarang menuntut keterbukaan. Jika tidak terbuka, tidak laku," sebutnya.

Keterbukaan merupakan energi untuk mencerdaskan bangsa. Perlu keterbukaan informasi publik dilaksanakan dan terus didorong, dan diawasi agar bisa berjalan baik

Ia berharap agar 
masyarakat perlu diberikan informasi yg benar. Jika salah, perlu dikoreksi.

Pemerintah mendorong implementasi keterbukaan informasi publik makin lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Marwan Nusuf B. HSc, MA menyambut gembira atas prestasi berturut-turut tersebut.

"Semoga ke depan tetap bisa komitmen dan meningkatkan prestasi yang lebih baik," harapnya.